KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 179 TAHUN 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO 179 TAHUN 2000,TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA TARUTUNG,

PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN, PENGADILAN AGAMA

PANGKALAN KERINCI, PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG,

PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN, PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK,

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG, PENGADILAN AGAMA BANJARBARU, PENGADILAN AGAMA MASAMBA, DAN PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan

pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan

sederhana, cepat dan biaya ringan, dipandang perlu membentuk Pengadilan Agama di

Tarutung, Panyabungan, Pangkalan Kerinci, Ujung Tanjung, Sarolangun, Muara Sabak,

Bengkayang, Banjarbaru, Masamba, dan Lewoleba;

b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung,

Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan

Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara

Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan

Agama Masamba, dan Pengadilan Agama Lewoleba;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 295 1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara

Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara

Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN

PENGADILAN AGAMA TARUTUNG, PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN, PENGADILAN

AGAMA PANGKALAN KERINCI, PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG, PENGADILAN

AGAMA SAROLANGUN, PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK, PENGADILAN AGAMA

BENGKAYANG, PENGADILAN AGAMA BANJARBARU, PENGADILAN AGAMA MASAMBA,

DAN PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA.

Pasal 1

(1) Membentuk Pengadilan Agama Tarutung, berkedudukan di Tarutung.

(2) Membentuk Pengadilan Agama Panyabungan, berkedudukan di Panyabungan.

(3) Membentuk Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, berkedudukan di Pangkalan Kerinci.

(4) Membentuk Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berkedudukan di Ujung Tanjung.

(5) Membentuk Pengadilan Agama Sarolangun, berkedudukan di Sarolangun.

(6) Membentuk Pengadilan Agama Muara Sabak, berkedudukan di Muara Sabak.

(7) Membentuk Pengadilan Agama Bengkayang, berkedudukan di Bengkayang.

(8) Membentuk Pengadilan Agama Banjarbaru, berkedudukan di Banjarbaru.

(9) Membentuk Pengadilan Agama Masamba, berkedudukan di Masamba.

(10) Membentuk Pengadilan Agama Lewoleba, berkedudukan di Lewoleba.

Pasal 2

(1) Daerah hukum Pengadilan Agama Tarutung meliputi daerah Kabupaten Toba Samosir

Propinsi Sumatera Utara.

(2) Daerah hukum Pengadilan Agama Panyabungan meliputi daerah Kabupaten Mandailing Natal

Propinsi Sumatera Utara.

(3) Daerah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci meliputi daerah Kabupaten Pelalawan

Propinsi Riau.

(4) Daerah hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung meliputi daerah Kabupaten Rokan Hilir

Propinsi Riau.

(5) Daerah hukum Pengadilan Agama Sarolangun meliputi daerah Kabupaten Sarolangun

Propinsi Jambi.

(6) Daerah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak meliputi daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Propinsi Jambi.

(7) Daerah hukum Pengadilan Agama Bengkayang meliputi daerah Kabupaten Bengkayang

Propinsi Kalimantan Barat.

(8) Daerah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru meliputi daerah Kotamadya Banjarbaru

Propinsi Kalimantan Selatan.

(9) Daerah hukum Pengadilan Agama Masamba meliputi daerah Kabupaten Luwu Utara Propinsi

Sulawesi Selatan.

(10)Daerah hukum Pengadilan Agama Lewoleba meliputi daerah Kabupaten Lembata Propinsi

Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

(1) Pengadilan Agama Tarutung dan Pengadilan Agama Panyabungan termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan.

(2) Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan Pengadilan Agama Ujung Tanjung termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

(3) Pengadilan Agama Sarolangun dan Pengadilan Agama Muara Sabak termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

(4) Pengadilan Agama Bengkayang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama

Pontianak.

(5) Pengadilan Agama Banjarbaru termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama

Banjarmasin.

(6) Pengadilan Agama Masamba termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama

Ujung Pandang.

(7) Pengadilan Agama Lewoleba termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama

Kupang.

Pasal 4

(1) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Tarutung maka Kabupaten Toba Samosir

dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Balige.

(2) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Panyabungan maka Kabupaten Mandailing Natal

dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Padang Sidempuan.

(3) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci maka Kabupaten Pelalawan

dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Bangkinang.

(4) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Ujung Tanjung maka Kabupaten Rokan Hilir

dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Bengkalis.

(5) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Sarolangun maka Kabupaten Sarolangun

dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Bangko.

(6) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Muara Sabak maka Kabupaten Tanjung Jabung

Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Kuala Tungkal.

(7) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Bengkayang maka Kabupaten Bengkayang

dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Sambas.

(8) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Banjarbaru maka Kota Banjarbaru dikeluarkan dari

daerah hukum Pengadilan Agama Martapura.

(9) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Masamba maka Kabupaten Luwu Utara dikeluarkan

dari daerah hukum Pengadilan Agama Palopo.

(10) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Lewoleba maka Kabupaten Lewoleba dikeluarkan

dari daerah hukum Pengadilan Agama Larantuka.

Pasal 5

(1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Tarutung yang pada

saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan

Agama Balige, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Balige.

(2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Tarutung yang pada

saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan

Agama Balige, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Tarutung.

Pasal 6

(1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Panyabungan yang

pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh

Pengadilan Agama Padang Sidempuan, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama

Padang Sidempuan.

(2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Panyabungan yang

pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh

Pengadilan Agama Padang Sidempuan, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Panyabungan.

Pasal 7

(1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh

Pengadilan Agama Bangkinang, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama

Bangkinang.

(2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh

Pengadilan Agarna Bangkinang, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

Pasal 8

(1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang

pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh

Pengadilan Agama Bengkalis, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Bengkalis.

(2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang

pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh

Pengadilan Agama Bengkalis, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

Pasal 9

(1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun yang

pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh

Pengadilan Agama Bangko, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Bangko.

(2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun yang

pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh

Pengadilan Agama Bangko, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Sarolangun.

Pasal 10

(1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Muara Sabak yang

pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh

Pengadilan Agama Kuala Tungkal, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kuala

Tungkal.

(2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Muara Sabak yang

pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh

Pengadilan Agama Kuala Tungkal, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Muara Sabak.

Pasal 11

(1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Bengkayang yang

pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh

Pengadilan Agama Sambas, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Sambas.

(2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Bengkayang yang

pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh

Pengadilan Agama Sambas, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Bengkayang.

Pasal 12

(1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru yang

pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh

Pengadilan Agama Martapura, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Martapura.

(2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru yang

pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh

Pengadilan Agama Martapura, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru.

Pasal 13

(1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Masamba yang

pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh

Pengadilan Agama Palopo, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Palopo.

(2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Masamba yang

pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh

Pengadilan Agama Palopo, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Masamba.

Pasal 14

(1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Lewoleba yang pada

saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan

Agama Larantuka, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Larantuka.

(2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Lewoleba yang pada

saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan

Agama Larantuka, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Lewoleba.

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Agama

Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan

Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak,

Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbani, Pengadilan Agama Masamba,

dan Pengadilan Agama Lewoleba dibebankan pada anggaran Departemen Agama.

Pasal 16

(1) Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Pengadilan

Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci,

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara

Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama

Masamba, dan Pengadilan Agama Lewoleba, ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat

persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(2) Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung,

Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama

Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan

Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan

Pengadilan Agama Lewoleba, ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan

dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 17

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Posted in: Hukum